Jakarta, Jurnalis Bangsa – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung langsung mengambil tindakan tegas terkait aduan warga di aplikasi JAKI yang hasilnya ditindaklanjuti dengan foto editan atau Artificial Intelligence (AI).
Ia menginstruksikan jajaran Inspektorat untuk turun tangan menelusuri dugaan pelanggaran yang melibatkan aparatur wilayah setempat.
“Urusan dengan AI yang ada di JAKI. Saya sudah perintahkan kepada Inspektorat untuk memeriksa apakah itu lurahnya, lurah di Kalisari maupun Kasubdinnya,” ujar Pramono di Pasar Gardu Asem, Jakarta Pusat.
Pramono memastikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak ada toleransi bagi yang melkukan tindakan manipulatif dalam pelayanan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa siapa saja yang terbukti memanipulasi tindak lanjut pelaporan akan langsung dijatuhi sanksi keras demi menjaga prinsip keterbukaan publik.
Dalam hal menyelesaikan keluhan masyarakat di lapangan, Pramono mengutamakan dan lebih menghargai kejujuran aparatnya dalam progres penanganan masalah.
Ia menilai bahwa memalsukan penyelesaian aduan menggunakan AI sama halnya dengan melakukan pembohongan secara langsung kepada warga Jakarta.
“Lebih baik misalnya lah, belum selesai ya belum selesai saja dari pada kemudian dilakukan dengan AI yang notabene itu membohongi dan kami, saya sudah meminta kepada Inspektorat untuk diberikan sanksi untuk itu,” ujar Pramono.
Anggota DPRD dari Komisi A DKI Jakarta Kevin Wu juga mendesak Pemerintah Provinsi memberikan teguran keras terhadap petugas lapangan yang membuat laporan palsu tindak lanjut aduan masyarakat di Aplikasi JAKI pakai foto AI.
Laporan awal warga tersebut menyoroti masalah parkir liar di salah satu perumahan di kawasan Jakarta Timur.
Dalam foto aduan yang dilampirkan, tampak deretan mobil terparkir bebas di bahu jalan beserta seorang petugas berpakaian oranye yang berdiri di lokasi.
Namun, kejanggalan muncul pada bukti foto tindak lanjut di aplikasi JAKI.
Meski deretan mobil tersebut tampak sudah menghilang, sudut pengambilan gambar sama sekali tidak berubah.
Selain itu, terdapat detail yang tidak wajar dan pas pada pakaian petugas di dalam foto tersebut.
Dengan sederet kejanggalan inilah yang memicu dugaan bahwa pihak terkait memanipulasi penyelesaian masalah menggunakan foto hasil rekayasa kecerdasan buatan.
