Jakarta, Jurnalis Bangsa – Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, mengungkapkan masih adanya ketidaksinkronan antara pemerintah daerah (pemda) dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal tersebut disampaikan Obon di sela Festival Aspirasi bertajuk “Dari Dapur ke Masa Depan” yang digelar di Bekasi, Senin. Ia menyebut, komunikasi yang belum optimal berdampak pada implementasi program di lapangan.
“Masih ada informasi yang belum klop antara pemda dengan BGN. Setelah pertemuan ini mereka sudah mendapatkan SK, tinggal ditindaklanjuti,” ujar Obon.
Ia mengungkapkan, sejumlah dapur SPPG bahkan terpaksa ditutup karena belum memenuhi standar, baik dari sisi pengelolaan limbah maupun manajemen operasional. Menurutnya, persoalan ini harus segera dicarikan solusi bersama agar program dapat berjalan optimal.
Lebih lanjut, Obon menekankan bahwa tema “Dari Dapur ke Masa Depan” memiliki makna strategis. Ia menilai persoalan dapur tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan saat ini, tetapi juga menyangkut kualitas generasi mendatang.
“Masalah dapur bukan hanya hari ini. Ini terkait dengan angka stunting yang masih tinggi dan kualitas sumber daya manusia ke depan,” katanya.
Berdasarkan data BGN, sekitar 300 dapur di Jawa Barat telah ditutup karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Obon menilai, temuan tersebut menjadi bukti perlunya pembenahan serius, khususnya dalam pengolahan limbah dan manajemen dapur.
Ia juga mendorong adanya evaluasi rutin antara pemda dan BGN untuk memastikan program berjalan efektif. “Perlu ada evaluasi berkala, misalnya dua atau tiga bulan sekali, agar setiap persoalan bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bekasi atas komitmennya dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, keberhasilan pelaksanaan program di Kabupaten Bekasi tercermin dari terjaganya kualitas dan keamanan pangan, yang ditandai dengan tidak adanya kasus keracunan makanan sejauh ini.
“Fakta tidak adanya kasus keracunan menunjukkan sistem pengawasan berjalan sangat baik, mulai dari pengolahan hingga distribusi,” kata Ahmad Heryawan.
Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan pengawasan terhadap dapur-dapur SPPG di seluruh wilayah. “Pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar seluruh dapur memenuhi standar dan mampu menjamin kualitas makanan bagi masyarakat,” ujarnya.
