Jakarta, Jurnalis Bangsa – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi perhatian publik. Sorotan ini bukan pada konsep program, melainkan pada komposisi anggaran yang dinilai belum sepenuhnya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat.
Isu tersebut mencuat setelah beredarnya rincian anggaran yang menunjukkan porsi signifikan untuk kebutuhan non-pangan. Mulai dari pengadaan tablet, kendaraan operasional, hingga perlengkapan seperti pakaian dan semir sepatu, berbagai komponen ini memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas penggunaannya dalam mendukung tujuan utama program.
Anggaran Besar, Porsi Makanan Dipertanyakan
Sejumlah data yang beredar menunjukkan adanya ketimpangan dalam alokasi anggaran MBG. Belanja untuk perangkat teknologi, seperti tablet, disebut mencapai ratusan miliar rupiah. Sementara itu, anggaran kendaraan operasional bahkan dikabarkan menembus angka triliunan rupiah.
Di sisi lain, dana yang dialokasikan khusus untuk penyediaan makanan bergizi—yang menjadi inti program—dilaporkan hanya sekitar Rp242,8 miliar. Perbandingan ini memunculkan kritik terkait prioritas belanja dalam program yang seharusnya berorientasi langsung pada peningkatan gizi masyarakat.
Peran Teknologi: Penting, Namun Jadi Perdebatan
Pihak BGN menegaskan bahwa penggunaan teknologi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Tablet, misalnya, digunakan untuk pendataan penerima manfaat, pemantauan distribusi makanan, serta pelaporan secara real-time.
Digitalisasi dinilai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program. Namun, besarnya anggaran untuk pengadaan teknologi ini menjadi perdebatan tersendiri. Sejumlah pihak menilai skala pengeluaran tersebut belum tentu sebanding dengan urgensi di lapangan.
Selain itu, muncul pula perbandingan antara harga dalam e-katalog dan harga pasar yang dinilai cukup signifikan. Hal ini semakin memperkuat kekhawatiran publik terkait potensi inefisiensi dalam proses pengadaan.
Belanja Perlengkapan Ikut Disorot
Tak hanya teknologi, anggaran untuk perlengkapan operasional juga menjadi sorotan. Item seperti sepatu, kaos kaki, hingga perlengkapan lainnya disebut menghabiskan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.
Meski kebutuhan ini dapat dipahami untuk mendukung kerja petugas di lapangan, publik menilai besaran anggarannya perlu lebih proporsional. Pertanyaan mendasar pun muncul: sejauh mana pengeluaran tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan gizi masyarakat?
Tantangan Menjaga Fokus Program
Program MBG sendiri dirancang sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengatasi persoalan gizi, termasuk stunting dan kekurangan nutrisi. BGN menargetkan puluhan juta penerima manfaat dari berbagai kelompok, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Namun, ketika alokasi anggaran lebih banyak terserap pada sektor pendukung, muncul kekhawatiran bahwa dampak langsung program terhadap masyarakat tidak akan optimal.
Pengamat menilai, belanja operasional memang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan program. Meski demikian, porsi tersebut diharapkan tidak mengurangi fokus utama, yakni penyediaan makanan bergizi yang berkualitas dan tepat sasaran.
Ke depan, transparansi serta evaluasi menyeluruh terhadap komposisi anggaran menjadi kunci agar program MBG benar-benar mampu mencapai tujuan utamanya: meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia secara merata.
