Jakarta, Jurnalis Bangsa – Di tengah riuh dan padatnya lalu lintas Jakarta, keberadaan bajaj masih menjadi alternatif transportasi bagi sebagian masyarakat, khususnya di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kendaraan roda tiga ini mungkin terlihat sederhana dan kian tergerus modernisasi, namun bagi banyak orang, bajaj adalah denyut kehidupan—ruang kecil tempat harapan digantungkan setiap hari.
Bagi para sopirnya, bajaj bukan sekadar alat mobilitas. Ia adalah sumber penghidupan. Penghasilan yang diperoleh memang tidak besar, rata-rata sekitar Rp200 ribu per hari, namun cukup untuk menyambung kebutuhan dapur dan memenuhi kewajiban kepada pemilik kendaraan. Di balik kesederhanaan itu, tersimpan perjuangan yang tidak banyak diketahui orang.
Namun, realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan. Di balik aktivitas harian yang tampak biasa, terdapat persoalan lama yang masih menghantui para sopir bajaj: praktik pemalakan.
Di depan pintu masuk Blok A Pasar Tanah Abang, sebuah pemandangan yang tampak sepele justru menyimpan cerita yang lebih dalam. Sebuah bajaj berhenti untuk menurunkan penumpang. Tak lama, dua pria menghampiri sopirnya. Percakapan singkat terjadi. Sopir itu sempat terlihat keberatan, namun akhirnya menyerahkan sejumlah uang.
Sopir tersebut bernama Edi. Ia bukan orang baru dalam dunia ini. Selama 11 tahun mengemudi bajaj, ia sudah terbiasa dengan situasi seperti itu. Baginya, pemalakan bukan lagi kejadian luar biasa, melainkan rutinitas yang tak terpisahkan dari pekerjaannya.
Menurut Edi, pungutan liar datang hampir setiap hari. Bahkan, bukan hanya satu orang yang meminta, melainkan beberapa pihak. Dalam sehari, bisa ada hingga lima orang yang datang meminta “jatah”. Jumlahnya mungkin terlihat kecil—sekitar Rp5.000 per orang—namun jika dikumpulkan, beban itu menjadi signifikan.
“Ada kecil-kecil dulu, Rp5.000, Rp5.000, tapi kan yang minta banyak,” ujarnya.
Kondisi ini semakin menyesakkan jika dikaitkan dengan penghasilan yang terbatas. Uang yang seharusnya cukup untuk kebutuhan keluarga, harus kembali dibagi kepada pihak-pihak yang datang tanpa bisa ditolak.
Lebih menyedihkan lagi, praktik ini bukan hal baru. Menurut Edi, pemalakan sudah berlangsung lama dan seolah menjadi sistem yang mengakar. Bahkan, ada momen-momen tertentu di mana tekanan semakin meningkat, seperti menjelang bulan puasa. Saat aktivitas pasar meningkat dan peluang penghasilan bertambah, justru tekanan dari para pelaku pemalakan semakin intens.
Bulan yang identik dengan keberkahan berubah menjadi periode yang penuh kecemasan bagi Edi dan rekan-rekannya. Di saat kebutuhan hidup meningkat, mereka justru dihadapkan pada tuntutan yang lebih besar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Edi menyadari bahwa situasi ini tidak adil, namun ia merasa tidak memiliki banyak pilihan. Menolak memberikan uang berarti menghadapi risiko yang lebih besar. Ancaman bukan sekadar larangan mangkal di kawasan Tanah Abang—yang merupakan sumber utama penghasilannya—tetapi juga potensi kekerasan.
Ia mengungkapkan bahwa kasus pemukulan atau pengeroyokan bukan hal yang asing. Baik sopir bajaj maupun pedagang bisa menjadi korban jika berani menolak memberikan “jatah”.
Kisah Edi adalah potret kecil dari realitas yang lebih besar. Di balik hiruk-pikuk kota dan aktivitas ekonomi yang terus bergerak, masih ada kelompok masyarakat yang harus berjuang di bawah tekanan sistem yang tidak terlihat, namun nyata dampaknya.
Bajaj mungkin hanya kendaraan sederhana di mata sebagian orang. Namun bagi mereka yang mengemudikannya, ia adalah simbol perjuangan—dan sayangnya, juga saksi bisu dari ketidakadilan yang masih terus berlangsung.
Pertanyaannya kini, sampai kapan kondisi seperti ini akan terus dibiarkan?
